Oleh: Mariyama Nihayah
Bencana erupsi merapi yang terjadi akhir September lalu memberi dampak yang besar kepada kehidupan warga tidak hanya di sekitar lereng merapi saja tetapi juga pada masyarakat Yogyakarta pada umumnya. Erupsi merapi membawa pengaruh yang besar di berbagai bidang kehidupan masyarakat misalnya dalam bidang kesehatan, politik, social, keamanan dan ekonomi. Penanganan dampak erupsi merapi perlu mendapat perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun dari masyarakat Yogyakarta dan Indonesia secara lebih luas. Perlu ada kerjasama dari pemerintah dengan pihak swasta, lembaga pendidikan atau ketrampilan, LSM atau pemerhati masyarakat lainnya.
Pemberian bantuan kepada para korban tidak hanya dilakukan saat tahap pasca erupsi saja, tetapi juga harus sampai pada tahap recovery. Di mana biasanya masyarakat mulai bangkit dari status “merah” kembali ke kehidupan normal seperti biasanya.
Erupsi merapi telah membawa dampak perubahan social yang besar. Data menunjukkan, lebih dari 250 orang tewas, ratusan hilang, serta hampir 400 ribu jiwa mengungsi. Ini masih ditambah dengan kerugian akibat kehilangan rumah, ternak, sawah, kebun, dan pekerjaan. Belum soal gangguan jiwa (250 orang), tekanan batin atau gangguan trauma pasca gempa (Post Traumatic Stress Disorder). Dampak menyedihkan tersebut menjadi bingkai yang mengakibatkan rehabilitasi korban bencana menjadi kompleks. Maka dari itu sangat diperlukan kerjasama dari berbagi pihak dalam recovery merapi ini.
Bencana alam dan perekonomian
Secara social ekonomi mayoritas penduduk di sekitar lereng merapi mengandalkan hidupnya pada pertanian, perkebunan, perternakan, tambang batu, tukang kayu, buruh pabrik atau menjadi buruh sawah. Tak bisa dibantah lagi erupsi merapi membuat sebagian besar dari mereka kehilangan pekerjaanya. Banyak sawah yang gagal panen akibat tertutup abu vulkanik dan lahar, irigasi macet karena terhalang material luapan merapi, ternak-ternak yang mati, dan hutan yang rusak telah membuat para penduduk bingung mencari sumber penghidupan yang lain. Industri kecil di sekitar lereng merapi juga banyak yang tutup. Sedikitnya terdapat 949 Usaha Kecil Menengah (UKM) yang harus tutup sementara selama erupsi Merapi berlangsung. Capital mereka rusak dan hancur sehingga proses akumulasi modal terancam. Kondisi ini tentunya menjadi ancaman social terbesar setelah erupsi. Untuk memulihkan perekonomian tersebut, sedikitnya dibutuhkan waktu hingga 6 bulan
Penduduk desa cepat atau lembat harus mulai mencari aternatif lain untuk menghidupi diri dan keluarganya. Atau bisa saja mereka kembali meneruskan profesi mereka sebelumnya dengan resiko skala penghasilan yang lebih kecil. Mereka harus kembali memulai semuanya dari nol.
Hal lain bagi merka yang masih tersisa kapitalnya adalah banyaknya tengkulak yang mencuri kesempatan untuk membeli ternak mereka dengan harga yang jauh dari harga pasar. Akibat banyaknya harta yang sudah hilang banyak dari merekapun terpaksa harus menerima negosiasi dari para tengkulak itu. Tak ada pilihan lain bagi mereka daripada harus mempertahankan ternak yang masih selamat dengan kondisi yang memprihatinkan. Meskipun kebanyakan ternak itu adalah dari program kredit sapi pemerintah. Akibatnya masa depan para warga lereng merapi semakin tak menentu.
Peranan Negara dan bencana social
Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden No. 08 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan PP No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. Dimensibaru dari rangkaian peraturan terkait dengan bencana tersebut adalah:
- Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi.
- Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (resilience) terhadap bencana.
Adanya undang-undang dan berbagai peraturan yang telah mengatur mengenai penanggulangan kebencanaan di Indonesia tentunya dapat dijadikan patokan dan koreksi bagi pemerintah untuk segara bertindak dalam penanganan bencana. Selama ini pemerintah dinilai masih gagap dalm penanganan korban erupsi merapi. Pemerintah sebagai bapak Negara kurang bisa mengayomi anak-anaknya ketika terjadi bencana. Para pengungsi melarikan diri tidak dalam koordinasi yang baik. Mereka justru mendapat pertolongan pertama dari para relawan atau penduduk yang tidak terkena dampak bencana.
.
Apakah dengan kinerja yang seperti itu negara bisa menjamin penanganan bencana yang cepat, tepat, dan efektif?
Melihat ke masa depan.
Untuk merehabilitas kerusakan fisik dan sosial pasca bencana, pemerintah membentuk Tim Khusus Bangkitkan Perekonomian di Kawasan Bencana. Apakah tim khusus ini akan berjalan sesuai dengan rencana, sangat ditentukan oleh sejauh apa kondisi Merapi di masa mendatang, kondisi mental para pengungsi yang kembali ke daerah asalnya, dan oleh kinerja aparat yang bekerja di lapangan.
Selain dari pemerintah program pemulihan juga dilakukan oleh lembaga pendidikan atau kerjasam pihak swasta. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Yogyakarta telah membentuk tim khusus di bidang ekonomi. Tim itu untuk membantu pemerintah daerah (Pemda) guna pelaksanakan program tanggap darurat dalam rangka memulihkan perekonomian DIY pasca bencana erupsi Gunung Merapi.
Hal serupa juga dilakukan oleh Lembaga kerjasama pembangunan Jepang (JICA) yang menyatakan akan segera menyiapkan program bagi pemulihan ekonomi pengusaha kecil dan menengah yang tertimpa musibah bencana alam letusan Gunung Merapi di Yogyakarta.
Tim khusus bentukan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Yogyakarta ini tengah merumuskan rekomendasi kepada pemerintah untuk penanganan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau debitur lain, yang bermasalah karena terkena dampak bencana. Tim itu membantu restrukturisasi kredit maupun pembebasan pajak di daerah bencana. Program jangka pendek ISEI akan difokuskan pada pemulihan UMKM, fiskal dan lainnya dalam rangka membantu pemulihan ekonomi di Yogyakarta.
Sedangkan dari JICA bentuk bantuan dimungkinkan tidak hanya berbentuk bantuan modal namun juga bantuan teknis terkait bimbingan manajemen bagi pengusaha kecil dan menengah untuk memulihkan bisnis pasca bencana serta bagaiaman memelihara buyer dan pasar.
Dari masyarakat sendiri juga ada yang mulai bangkit secara mandiri untuk membangun perekonomian mereka Misalnya saja warga sekitar turi yang berinisiatif untuk kembali menggarap lahan salak pondohnya dengan mulai meranggas tanaman pondohnya yang telah mati. Mereka tak mau lagi menunggu bantuan dari pemrintah karena jika tanaman pondohnya tetap dibiarkan tertutup abu maka kerugian yang dialami akan semakin besar karena makin banyak pula pohon yang akan mati.
Sekarang ini aktivitas gunung merapi memang sudah mulai menurun namun juga tidak bisa dikatakan sudah tidak aktif lagi. Sementara itu untuk memulihakan kondisi mental pengungsi dan menormalkan kembali kehidupan mereka terutama ekonomi merka masih memerlukan waktu yang lama dan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak dan warga merapi sendiri.
Selain itu aparat terkait juga harus bekerja secara efektif, cepat, sitematik dan proaktif mengutamakan penanganan korban yang selamat. Pemerintah juga harus mengambil pelajaran dari masyrakat sipil yang membantu penanganan para pengungsi juga dari LSM atau organisasi kemasyarakatan terkait kinerja mereka yang lebih cepat dari pemerintah. Perjuangan mereka haruslah diapresiasi sebagai pejuang yang bertindak cepat dalam penanganan bencana di Merapi. Pemerintah juga harus menyiapkan sarana-sarana pendukung dalam program pemulihan ekonomi korban bencana. Anggaran yang terbatas perlu diperbesar lagi dengan cara memotong pengeluaran-pengeluaran negara yang kurang penting. Proyek rehabilitasi yang terpadu dan dapat segera mengangkat ekonomi rakyat, menjadi pilihan yang tak terbantahkan.
Posting Komentar