Kenaikan BBM bukan Solusi
Pemerintahan Jokowi JK pada awal kepemimpinanya berani mengambil keputusan yang begitu menggegerkan rakyat Indonesia. Bagaimana tidak dengan memutuskan kenaikan harga BBM bersubsidi 30% dari harga sebelumnya sungguh suatu kebijakan yang sangat wani dan cepat. Alasan yang dilontarkan cukup sederhana dan membuat orang-orang masih bingung juga ragu. Pembangunan fasilitas rakyat Indonesia untuk kesejahteraan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tol laut dari pulau Sumatera hingga Papua akan memakan dana APBN yang besar. Tengok saja harga 1 kapal penyeberangan yang akan diletakkan pada setiap pelabuhan di Indonesia berkisar 300-400 miliar rupiah buatan dalam negeri (tempo.co, Jumat, 14 Juni 2013). Anggaran untuk memenuhi program tol laut Sumatera-Papua jelas sangat menghabiskan banyak dana. Kemudian dana pembangunan pelabuhan dan program-program Jokowi-JK ke depan juga akan menghabiskan banyak APBN. Sehingga keputusan menaikkan harga BBM subsidi sebesar dua ribu rupiah adalah jalan yang mulus bagi pemerintahan Jokowi-JK.
Selain alasan di atas juga ada alasan lain pemerintahan Jokowi-Jk menaikkan harga BBM subsidi dua ribu rupiah. Pengalihan subsidi yang sebelumnya diberikan pada BBM yang menurut pemerintahan saat ini sangat tidak tepat sasaran untuk masyarakat menengah ke bawah akan dialihkan menjadi subsidi di Kartu Sakti program Jokowi. Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera adalah solusi dan juga alasan yang diberikan pemerintahan Jokowi-Jk untuk jaminan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pertanyaanya adalah apakah system penyaluran kartu sakti Jokowi tersebut juga tepat sasaran? Menurut saya sangat mungkin terjadi beberapa ketidak tepatan sasaran yang terjadi sebagaimana penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga miskin Indonesia. Pemerintahan Indonesia saat ini masih memiliki banyak kekurangan dalam administrasi di daerah-daerah hulu. Keakuratan administrasi untuk mendata orang yang miskin belum memiliki tolok ukur yang sesuai dan system yang baik. Sehingga dalam penyaluran kartu-kartu sakti Jokowi akan memiliki nasib yang hampir sama seperti penyaluran BLT.
Bagaimana nasib rakyat Indonesia dengan dampak kenaikan harga BBM yang begitu melayang tinggi? Inflasi dalam berbagai sector tidak mungkin bisa dihindari dari dampak kenaikan BBM subsidi ini. BBM adalah salah satu kebutuhan penting penunjang hidup rakyat Indonesia. Dengan BBM masyarakat bisa melakukan segala kegiatan yang membutuhkan transportasi untuk memudahkan aktifitasnya. Nelayan kecil salah satu contoh mendapatkan dampak yang besar dengan kenaikan harga BBM ini. Bahan bakar naik akan mengurangi pendapatan dan memperbesar pengeluaranya. Buruh pabrik yang secara status masuk dalam kontrak kerja (out sourcing) akan merasakan dampak kenaikan BBM karena inflasi dan gaji yang diperoleh tidak akan naik sampai kontrak kerja habis. Dan mungkin masih banyak lagi dampak yang diberikan kepada rakyat Indonesia yang belum disinggung ditulisan ini. Dimanakah kebijakan pemerintah terhadap dampak kenaikan BBM untuk mereka?
Subsidi bahan bakar minyak merupakan salah satu ketidaktepatan pemerintah dalam memberikan subsidi. Secara dasar subsidi diperuntukkan bagi rakyat Indonesia yang masih membutuhkan uluran tangan pemerintah agar memperoleh kesejahteraan. BBM bersubsidi memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menikmatinya. Termasuk para pemilik mobil-mobil mewah berkesempatan untuk menikmatinya. Praktik di lapangan selama ini membuktikan pemerintah dalam memberikan subsidi BBM belum bisa menerapkan ketepat sasaranya pada masyarakat yang berhak menerima. Dan inilah yang sebetulnya menjadi sorotan tajam yang harus dikaji oleh pemerintahan saat ini. Bagaimana solusi mengatasi ketidaktepatan penyaluran subsidi yang diberikan oleh pemerintah?
Secara sikap dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Sosio Humaniora UGM menyatakan kekonsistenanya terhadap “penolakan kenaikan BBM” karena dampak yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya untuk jangka pendek satu tahun ini. Pemerintahan Jokowi-JK belum bisa memberikan kebijakan yang strategis terhadap dampak kenaikan BBM untuk masyarakat menengah ke bawah bangsa Indonesia saat ini. Pemerintah masih terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan yang sesungguhnya sangat mudah dilakukan (terutama Presiden Joko Widodo) antara mensiasati system yang telah ada ataukah melakukan perombakan terhadap system yang sudah ada. Revolusi mental bukanlah hanya mensiasati mental yang ada, tetapi bagaimana merubah mental yang telah terlanjur mengakar pada kebiasaan buruk. PMII Rayon Soshum UGM akan selalu memegang nilai “lebih mengutamakan keburukan (dampak negative) lebih sedikit daripada kemanfaatan yang lebih besar” karena masalah yang mendesak adalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
PMII Rayon Sosio Humaniora UGM
Posting Komentar